Bab 5 Keadilan

Front 1

Makna Keadilan

Back 1

Tidak berat sebelah/pilih kasih/pandang bulu/sewenang-wenangnya atau menempatkann sesuatu pada tempatnya. Memberikan sesuatu kpd orang lain sesuai dgn haknya.

Front 2

Makna Hukum

Back 2

Himpunan peraturan yg bersifat memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia dan dibuat oleh badan yg berwenang. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

Front 3

Tujuan Hukum

Back 3

Menegakkan keadilan, mengatur hak & kewajiban manusia, melindungi hak2 manusia dari kesewenang2an manusia lain, mensejahterakan masyarakat.

Front 4

Peradilan Khusus

Back 4

Peradilan yg mengadili perkara2 tertentu dan golongan tertentu saja.

Cth: Peradilan Militer, Peradilan Syariah, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.

Front 5

Peradilan Umum

Back 5

Peradilan yg mengadili perkara2 yg bersifat umum.

Cth: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri

Front 6

Apa itu mahkamah konstitusi (MK)?

Back 6

Kekuasaan legislatif yg berwenang membubarkan partai politik

Front 7

Sumber Hk. Formal

Back 7

- Yurisprudensi

- Undang-undang

- Doktrin

- Kebiasaan

- Traktat

Front 8

Sumber Hk. Material

Back 8

Hukum yg isinya perintah larangan yang menjadi patokan manusia dlm bertindak

Front 9

Sumber Hk. Formal

Back 9

Perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri.

Front 10

Hk. Tertulis

Back 10

Undang-undang, KUHP, hukum dagang, perda, pemda, PP dll.

Front 11

Pasal 37 UUD 1945

Back 11

MPR berwenang utk melakukan perubahan terhadap UUD.

Front 12

Hk. Berdasarkan Tempat

Back 12

Gereja, nasional, internasional, asing

Front 13

Hk. Asing

Back 13

Hukum yg berlaku di negara lain.

Front 14

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

Back 14

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Front 15

Yurisprudensi

Back 15

Yurisprudensi: Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim berikutnya dalam perkara yg sama.

Front 16

Keadilan Komutatif

Back 16

Seseorang yg melakukan pelanggaran hukum tanpa memandang kedudukannya dia tetap dihukum sesuai dgn kesalahannya.

Front 17

Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia?

Back 17

Makhamah Agung

Front 18

Perbedaan antara peradilan agama dan syariah

Back 18

- Agama di seluruh Indonesia ada tp syariah di Aceh saja

- Agama mengadili perkara ttg agama Islam tp syariah membahas ttg hukum2 dan syariat Islam.

Front 19

Pengadilan tata usaha negara

Back 19

Jika seseorang itu dirugikan oleh negara

Front 20

Unsur2 Hukum

Back 20

Badan yg berwenang, sanksi, memaksa, mengatur tingkah laku manusia.

Front 21

Traktat bilateral

Back 21

Perjanjian yg dilakukan oleh dua negara dlm masalah tertentu

Front 22

Traktat multilateral

Back 22

Perjanjian yg dilakukan oleh lebih dari dua negara dlm masalah tertentu.

Cth: ASEAN, PBB

Front 23

Lembaga yg berwenang menentukan bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum?

Back 23

Makhamah Konstitusi

Front 24

Wewenang MK

Back 24

- Menguji UU thd UUD 1945

- Memutuskan sengketa kewenang lembaga negara

- Pembubaran partai politik

- Ketika presiden/wapres diduga melakukan pelanggaran hukum

Front 25

Undang-undang dalam arti Material?

Back 25

Setiap peraturan yg dibuat oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum.

Cth: UUD 1945, UU, PP

Front 26

Keadilan Distributif

Back 26

Memperlakukan seseorang dgn melihat jasa2nya.

Cth: Siswa SD, SMP dan SMA memakai seragam yg berbeda2.

Front 27

Naik banding

Back 27

Upaya hukum Jika seorang terdakwa tidak puas atas keputusan hakim di pengadilan Negeri

Front 28

Kasasi

Back 28

Upaya hukum Jika seorang terdakwa tidak puas atas keputusan hakim di pengadilan tinggi.

Front 29

Hubungan antara keadilan dan hukum

Back 29

Tujuan hukum adalah untuk mengatur hak-hak manusia. Jika hukum telah dilaksanakan dgn baik, maka tegaklah keadilan itu karena manusia telah mendapatkan haknya.

Front 30

Cara seseorang dari peradilan umum bisa sampai MA?

Back 30

Org yg baru #1 kali di peradilan umum akan diadili di Pengadilan Negeri. Kalau gak puas dengan keputusan hakim, maka dia bisa naik banding ke Pengadilan Tinggi. Kalo belum puas jg dengan keputusan hakim, boleh kasasi ke Makhamah Agung. Tp keputusan MA adalah mutlak dan tidak boleh diganggu gugat lagi.